Pkpps
Tampilkan postingan dengan label Pkpps. Tampilkan semua postingan

Kamis, 22 Juni 2023

KALENDER PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Tidak ada komentar:

 


Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbikan kalender pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren tahun pelajaran 2023/2024. Kaldik madrasah tahun pelajaran 2023/2024 disampaikan melalui surat nomor: B-2171/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/05/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Dalam rangka efektivitas pengelolaan pembelajaran di Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2793 Tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024

Download Kaldik Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024

Selengkapnya tentang Kaldik Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat di download DISINIKaldik Versi Excel

Kaldik Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat juga dapat di download melalui link dibawah ini: DISINI



Selasa, 23 Mei 2023

APLIKASI PENULISAN IJAZAH PKPPS TAHUN 2023, SESUAI JUKNIS

2 komentar:

 


Salam para Pembelajar,

berikut kami ingin berbagi aplikasi rekap Data Kolektif Nilai yang digunakan untuk menulis Ijazah, Surat Keterangan Lulusan dan Keterangan Hasil Ujian Sekolah.

Yuk! langsung klik Aplikasi Berikut KLIK DISINI

JANGAN LUPA PANDUANNYA DI BACA YA

SEMOGA BERMANFAAT DAN MEMBANTU


Kamis, 18 Mei 2023

JUKNIS PENULISAN IJAZAH PENDIDIKAN KESETARAAN PONDOK PESANTREN TAPEL 2022 - 2023

Tidak ada komentar:

 


Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.

Pengelolaan Blangko Ijazah dilakukan dengan prinsip:
a. kehati-hatian;
b. efisien;
c. efektif; dan
d. akuntabel.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
a. penetapan kelulusan;
b. pengumuman keluiusan;
c. pengadaan dan pendistribusian Blangko ljazah;
d. pengisian Blangko Ijazah;
e. penggantian dan pengembalian Blangko ljazah;
f. pemusnahan Blangko ljazah; dan
g. penatausahaan Ijazah.

PENGUMUMAN KELULUSAN

Tanggal pengumuman kelulusan peserta didik ditetapkan sebagai berikut:
a. kelulusan SD, SDLB, Program Paket A atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan tanggal 8 Juni 2023;
b. kelulusan SMP, SMPLB, Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan tanggal 8 Juni 2023; dan
c. kelulusan SMA, SMALB, SMK, Program Paket C atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan tanggal 5 Mei 2023.

KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN 2023 KLIK DISINI 

JUKNIS PENULISAN IJAZAH PKPPS TAHUN 2023 KLIK DISINI

Minggu, 12 Maret 2023

PEDOMAN (JUKNIS) PENGELOLAAN BLANGKO IJAZAH PENDIDIKAN SD SMP SMA SMK TAHUN 2023

Tidak ada komentar:

 




Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan SD SMP SMA SMK Tahun 2023 Tahun Pelajaran 2022/2023 terdapat dalam Peraturan Kepala BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 004/H/EP/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023.

Selengkapnya silahkan download dan baca Salinan dan Lampiran 1 dan 2 Peraturan Kepala BSKAP Nomor 004/H/EP/2023 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023.

Link Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK Tahun 2023 tahun pelajaran 2022/2023 atau Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023. DISINI

 

Demikian informasi tentang Peraturan Kepala BSKAP Nomor 004/H/EP/2023 Tentang Pedoman dan Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK Tahun 2023 tahun pelajaran 2022/2023. Semoga ada manfaatnya.

PENDIDIKAN KESETARAAN JENJANG ULYA LAKSANAKAN UJIAN SATUAN PENDIDIKAN SECARA ONLINE

Tidak ada komentar:

 

USPBK PPS Nasyatul Barokah Gresik (8/3/2023)

www.pkpps-ponpes.com - pada pelaksanaan ujian satuan pendidikan tahun pelajaran 2022-2023 pada PKPPS tingkat Ulya secara serentak melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer. 

Peserta Ujian Satuan Pendidian yang berbasis komputer atau CBT tingkat ulya sebanyak 3352 peserta, peserta didik dalam pelaksanaan menggunakan perangkat komputer dan juga android.

Menurut Kepala Satuan Pendidikan PKPPS Nasy'atul Barokah Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik "kami melaksanakan USP ini untuk pertama kali serta insyaAllah tahun ini pertama kali kami meluluskan siswa PKPPS dan alhamdulillah fasilitas komputer atau laptop memadai untuk kelancaran pelaksanaan USPBK, jaringan internet dan lainnya semuanya lancar dan sukses".

Penyediaan aplikasi ujian sekolah berbasik komputer ini di fasilitasi oleh POKJA Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah FKPKPPS, sehingga memudahkan dalam penyelenggaraan ujian bagi lembaga PKPPS, serta ujian ini modelnya full online, kata Adi Saputra Ketua Pokja FKPKPPS DKI Jakarta 

Kamis, 23 Februari 2023

JUKNIS UJIAN SEKOLAH PKPPS TAHUN 2023

Tidak ada komentar:


 

ASAS penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan yaitu kepastian bentuk, kepastian identitas peserta, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. Ujian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan penilaian hasil belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dengan tujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Ujian Satuan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk disosialisasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Juknis USP PKPPS 2023


Rabu, 15 Februari 2023

PENDAFTARAN KIP-KULIAH 2023

Tidak ada komentar:

 


www.pkpps-ponpes.com - Pemerintah melalui Kementrian pendidikan di tahun 2023 ini sudah mulai membuka pendaftaran KIP-Kuliah tahun 2023. Tanggal penting jadwal pendaftaran dan penutupan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2023 

1Pendaftaran Akun Siswa KIP-Kuliah14 Februari 202331 Oktober 2023
2Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)16 Februari 202327 Februari 2023

Keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP Kuliah Merdeka dibuktikan dengan :

1. kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau 2. berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau 

3. Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau 

4. mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau 

5. mahasiswa dari keluarga yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

Untuk pendaftaran akun di SIM KIP Kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid sebagai berikut: 

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 

2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan 

3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). 

Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman Nomor Pendaftaran dan Kode Akses setelah sistem KIP Kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN.

laman pendaftaran KIP-Kuliah

1. Jalur Kemendikbud https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/siswa/pendaftaran/baru

2. Jalur Kemenag http://kip-kuliah.kemenag.go.id/home 

Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendafataran calon penerima KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;

2. Melengkapi berkas persyaratan (KTP, KK, Kartu PIP/PKH, foto warna 3x4, raport, transkip nilai dari sekolah, rekening listrik, pembayaran pbb, surat penghasilan orang tua, foto rumah, pakta integritas)

3. Mengikuti seleksi calon penerima program KIP Kuliah yang ditetapkan oleh PTP (Perguruan Tinggi Penyelenggara)

DOWNLOAD PANDUAN PENDAFTARAN KIP KULIAH

Selasa, 14 Februari 2023

JUKNIS PENILAIAN HASIL BELAJAR PKPPS TAHUN 2023

Tidak ada komentar:

 


www.pkpps-ponpes.com - Dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di lingkungan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyusun Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagai salah satu panduan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar di Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).

Dalam menjamin mutu pendidikan, semua aspek baik pendidik, satuan pendidikan dan Pemerintah perlu melakukan penilaian hasil belajar untuk peserta didik agar dapat melihat kualitas keberlangsungan proses pembelajaran di lingkungan PKPPS.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar ini meliputi konsep penilaian, penilaian otentik, ketuntasan belajar, penilaian proses dan hasil belajar, jenis-jenis penilaian, pemanfaatan dan pelaporan hasil belajar.

Petunjuk teknis ini disusun bertujuan sebagai pedoman bagi lingkungan Satuan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dalam melaksanakan mekanisme penilaian hasil belajar santri sebagai standar peningkatan mutu pendidikan.

Lingkup Penilaian

1. Penilaian pendidikan pondok pesantren tingkat ula, wustha, dan ulya terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh ustadz/ah;

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

2. Penilaian hasil belajar santri pada pendidikan tingkat ula, wustha, dan ulya meliputi aspek:

a. sikap;

b. pengetahuan; dan

c. keterampilan.

3. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ustadz/ah untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku santri.

4. Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan santri.

5. Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan santri menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

6. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada poin (4) dan poin (5) dilakukan oleh ustadz/ah, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.

                                    DOWNLOAD JUKNIS PENILAIAN PKPPS 2023

DOWNLOAD E-RAPOT PKPPS

Sabtu, 11 Februari 2023

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PONDOK PESANTREN

Tidak ada komentar:

 


www.pkpps-ponpes.com - Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang ditujukan bagi masyarakat. Pada umumnya karena berbagai alasan, masyarakat tersebut tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah (di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK). Keberadaan Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal tersebut memberikan harapan kepada masyarakat. Pelaksanaan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi lulusannya yang dinyatakan dan di akui setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ialah santri berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun, yang tidak sedang belajar pada SD/MI/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/Kejar Paket A/bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs/Kejar Paket B/ bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA/SMK/MAK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA/Kejar Paket C/ bentuk lain yang sederajat.

IZIN OPERASIONAL

Pemberian izin operasional pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang diselenggarakan oleh masyrakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk jenjang Ulya, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk jenjang Ula dan Wustha. Dalam hal pengajuan izin operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum; • Memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP); • Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; • Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus penyelenggara pendidikan kesetaraan; • Kesiapan pelaksanaan kurikulum pendidikan kesetaraan; • Kualifikasi tenaga pendidik/ustadz mata pelajaran; • Tersedia tenaga kependidikan paling sedikit meliputi penanggungjawab pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi; • Tersedia sarana dan prasarana belajar; • Memiliki rencana pembiayaan pendidikan; • Telah melaksanakan proses pembelajaran minimal 2 tahun pelajaran; dan • Bersedia dan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dibuktikan dengan surat pernyataan.

JENJANG PENDIDIKAN 

• Pendidikan kesetaraan jenjang Ula pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki 6 (enam) tingkatan, kelas 1 s.d 6 setara SD/MI/bentuk lain yang sederajat. 
• Pendidikan kesetaraan jenjang Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki 3 (tiga) tingkatan, kelas 7 s.d 9 setara SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat. 
• Pendidikan kesetaraan jenjang Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki 3 (tiga) tingkatan, kelas 10 s.d 12 setara SMA/MA/SMK/MAK/bentuk lain yang sederajat.

untuk mengetahui secara lengkap tata cara penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah silahkan Download panduan dibawah ini



Selasa, 07 Februari 2023

PETUNJUK TEKNIS IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

Tidak ada komentar:

 


www.pkpps-ponpes.com - Pendidikan Pesantren diselenggarakan oleh Pesantren sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kitab kuning sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pendidikan Diniyah Formal merupakan salah satu wujud rekognisi atas kekhasan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang keberadaannya melekat pada keberadaan Pesantren itu sendiri. Pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal memerlukan pengaturan yang efektif dan efisien. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, ketentuan mengenai izin pendirian atau penyelenggaaraan satuan Pendidikan Diniyah Formal mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, ketentuan dalam ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah memberikan pedoman mengenai pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Diniyah Formal yang kesemuanya menjadi pertimbangan dalam pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal, namun masih memerlukan ketentuan sebagai acuan teknis dan untuk menjamin pelaksanaan pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dalam bentuk petunjuk teknis. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal dengan maksud untuk memberikan acuan teknis serta untuk menjamin pelaksanaan pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal.

juknis-izin pendirian satuan pendidikan Pondok pesantren

Senin, 06 Februari 2023

PENGUMUMAN PELAKSANAAN AKREDITASI SATUAN PAUD DAN PKBM PADA TAHUN 2023

Tidak ada komentar:

 


www.pkpps-ponpes - Terkait pelaksanaan akreditasi satuan PAUD dan PKBM (PKPPS) pada tahun 2023, BAN PAUD dan PNF menginformasikan bahwa pengisian instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) dapat dilakukan oleh satuan PAUD dan PKBM melalui aplikasi Sispena: https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena  mulai tanggal 6 Februari 2023. Mengenai tata cara pengisian instrumen PPA satuan PAUD dan PKBM dapat dilihat melalui laman: https://www.youtube.com/watch?v=UqgI0OioXU8

setelah klik laman sispena silahkan bapak/ibu masuk dengan menggunakan NPSN lembaga Bapak, setelah login dimenu sebelah kiri Bapak dapat klik pada menu "INPUT PPA", nanti akan tampil butir-butir yang perlu dilengkapi dengan menggunakan file yang diperlukan pad instrumen PPA.

Pelatihan asesor ini juga menyeleksi kesungguhan dan ketekunan asesor selama 4 hari penuh. Selain mengikuti paparan materi yang disajikan nara sumber, pada sore dan malam hari asesor juga wajib menyelesaikan tugas praktek yang diberikan.  Sungguh luar biasa perjuangan yang harus dilalui asesor saat mengikuti pelatihan. Hal yang menjadi tuntutan asesor saat mengerjakan tugas praktek adalah kemampuan substansi pada rumpunnya (PAUD/LKP/PKBM) dan kemampuan IT yang terkait dengan sispena 3.0.  Asesor dituntut paham terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), landasan yuridis, landasan teoritis serta fakta empiris dari setiap butir baik yang ada pada Instrumen EDS-PA maupun IPV. Satu hal yang menarik, fakta di lapangan menunjukkan tidak hanya pemahaman substansi dan IT yang diperlukan untuk lolos dalam pelatihan uji kompetensi asesor ini. Yang tidak kalah penting adalah komitmen waktu dalam melaksanakan pelatihan. Beberapa peserta ada yang akhirnya mundur dari pelatihan karena tidak dapat membagi waktu dengan kepentingan lainnya. Desain pelatihan memang buat sedemikian rupa agar mendapatkan asesor profesional dan kompeten. Saat ini hasil PUKA telah diumumkan dan bahkan telah mulai melaksanakan tugas dalam rangka pengembangan instrument melalui piloting yang dilakukan pada 5000 satuan pendidikan PAUD, LKP dan PKBM. PUKA telah berhasil dilaksanakan dengan lancar di semua provinsi sesuai dengan agenda kerja yang dibuat. Semoga semua kerja keras ini berdampak pada hasil yang ditargetkan, yaitu terwujudnya asesor profesional dan berkompeten sesuai kebutuhan untuk siap menghadapi akreditasi tahun 2021 dengan kuota sebanyak 16.023 satuan PAUD dan PKBM.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama satuan PAUD dan PKBM disampaikan banyak terima kasih.

Sumber dari: https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/beragam-kebijakan-akreditasi-era-pandemi

Jumat, 03 Februari 2023

JUKNIS STANDAR AKADEMIK PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH Nomor 633 tahun 2019

Tidak ada komentar:

 


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi santri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kementerian Agama sebagai kementerian yang membawahi berbagai satuan pendidikan, baik lembaga formal, seperti PGRA, MI, MTs, MA, dan PTKI, maupun lembaga non-formal, seperti pondok pesantren memiliki andil dalam memperoleh tujuan pendidikan nasional. Pondok Pesantren merupakan satuan pendidikan yang dikelola di bawah naungan Kemenag juga perlu disediakan pendidikan kesetaraan sebagai legalitas bagi para lulusannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan pendidikan kesetaraan tingkat ula, tingkat wustha, dan tingkat ulya yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan santri yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu pondok pesantren pada tingkat ula, tingkat wustha, dan tingkat ulya.

Hal tersebut di atas merujuk kepada ketentuan mengenai lembaga pendidikan nonformal ini termuat dalam Pasal 26 yang menegaskan bahwa hasil pendidikan nonformal, dalam hal ini pondok pesantren, dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

B. Ketentuan Umum

1. Pendidikan Kesetaraan adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

2. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelengarakan jenis pendidikan lainnya.

3. Santri adalah sebutan lain santri yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelalajaran pada Pondok Pesantren Salafiyah.

4. Ustadz adalah sebutan lain tenaga pendidik pada Pondok Pesantren Salafiyah yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

5. Pendidikan kesetaraan tingkat ula adalah pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan SD/MI.

6. Pendidikan kesetaraan tingkat wustha adalah pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah setara dengan SMP/MTs.

7. Pendidikan kesetaraan tingkat ulya adalah pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan menengah pada Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan SMA/MA/SMK/MAK.

8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Wajib Belajar yang selanjutnya disebut Wajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan layanan, perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara pada masa usia sekolah.

11. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dalam bentuk SD/MI/bentuk lain yang sederajat serta SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.

12. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

13. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

15. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pertanggungjawaban pendidikan.

16. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas

JUKNIS STANDAR AKADEMI LENGKAP BISA DI DOWNLOAD PADA LINK DIBAWAH INI

KLIK DISINI

 
Copyright ©2016 PENDIDIKAN KESETARAAN PONPES • All Rights Reserved.
Distributed By Protemplateslab & Template Design by BTDesigner • Powered by Blogger